Proyek Hijaunesia, Salah Satu Komitmen PLN IP Terhadap Kesejahteraan Lingkungan dan Ekonomi

Proyek Hijaunesia, Salah Satu Komitmen PLN IP Terhadap Kesejahteraan Lingkungan dan Ekonomi

JAKARTA-PLN Indonesia Power (PLN IP) telah menetapkan strategi proaktif untuk memastikan pemenuhan kebutuhan listrik di masa depan dengan memanfaatkan beragam jenis Energi Baru Terbarukan (EBT). Komitmen ini tidak hanya sebagai bagian dari upaya mendukung net zero emission, tetapi juga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Forum Asia Pacific Energy Talks, sebuah platform tahunan yang diselenggarakan oleh Siemens Energy dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), menjadi arena bagi Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, untuk menyampaikan visi dan langkah-langkah perusahaan dalam menghadapi transisi energi. Di Jakarta, Indonesia, Edwin menegaskan bahwa langkah menuju net zero emission bukanlah hal yang mudah, dan sebagai Subholding PLN Indonesia Power, mereka bertekad keras untuk mencapainya.

Pemikiran jangka panjang juga menjadi fokus utama PLN IP, dengan mempertimbangkan kebutuhan listrik hingga 35 tahun ke depan. "35 tahun dari sekarang beban akan sangat tinggi, jadi kami perlu melihat energi baru terbarukan yang mungkin tersedia di Indonesia," ungkap Edwin. Ini mencerminkan komitmen PLN IP dalam merancang strategi pengembangan EBT yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, dengan memperhitungkan kematangan teknologi yang dibutuhkan.

Baca Juga

TJSL & CSR Awards 2024: PLN Enjiniring Unggul dengan Penghargaan Platinum Star 5 Berkat Program CSR

Proyek Hijaunesia 2023: Tonggak Awal Menuju Net Zero Emission

Sebagai langkah konkrit dalam mencapai target net zero emission, PLN Indonesia Power telah merancang proyek Hijaunesia 2023. Dalam proyek ini, PLN IP memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan total kapasitas 1.055 MW melalui skema Strategic Partnership.

Melalui inisiatif ini, PLN IP tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT, tetapi juga untuk mempercepat pengembangan energi bersih sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. PLN IP berencana untuk mempercepat pembangunan PLTS di 5 lokasi dengan total kapasitas 500 MW, dengan proses pembangunan yang lebih cepat menuju Commercial Operation Date (COD).

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam memperjuangkan masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan. Dengan menggenjot pengembangan EBT melalui proyek Hijaunesia 2023, PLN IP tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang lebih bersih.

Dengan demikian, langkah-langkah PLN Indonesia Power tidak hanya mengarah pada pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

Redaksi

Redaksi

Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Empat Tahun Jalankan Transformasi, Nilai Aset PLN Tembus Rp1.691 Triliun

Empat Tahun Jalankan Transformasi, Nilai Aset PLN Tembus Rp1.691 Triliun

Terus Kembangkan Bahan Co-Firing Biomassa, PLN Bersama Kementan Luncurkan Model Pertanian Terpadu

Terus Kembangkan Bahan Co-Firing Biomassa, PLN Bersama Kementan Luncurkan Model Pertanian Terpadu

Dukung Hilirisasi, PLN Siapkan Listrik Andal Untuk Smelter Freeport Yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi

Dukung Hilirisasi, PLN Siapkan Listrik Andal Untuk Smelter Freeport Yang Baru Diresmikan Presiden Jokowi

Adu Skill, Kompetisi Konversi Motor Listrik PLN Diikuti 20 Sekolah Kejuruan

Adu Skill, Kompetisi Konversi Motor Listrik PLN Diikuti 20 Sekolah Kejuruan

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan