YLKI: Penghapusan Skema Jual-Beli Listrik dari PLTS Atap Jadi Win-win Solution
- Jumat, 09 Februari 2024
JAKARTA— Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai persetujuan Presiden Joko Widodo mengenai revisi aturan terkait penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dinilai sebagai kebijakan yang win-win solution bagi anggaran negara dan masyarakat.
“Ini menjadi win-win solution untuk semuanya. Negara tidak terbebani, dan masyarakat yang ingin membangkitkan listrik bersumber dari energi baru terbarukan, bisa tetap memasang PLTS Atap,” katanya.
Dirinya juga menyatakan bahwa langkah tersebut sangat realistis bagi sistem ketenagalistrikan tanah air.
Baca JugaTJSL & CSR Awards 2024: PLN Enjiniring Unggul dengan Penghargaan Platinum Star 5 Berkat Program CSR
“Keputusan pemerintah soal PLTS Atap menjadi kebijakan yang realistis mengingat kondisi empirik sektor ketenagalistrikan saat ini,” kata Tulus kepada media.
Diketahui dalam aturan sebelumnya, pemilik PLTS Atap dapat menjual kelebihan pasokan listrik yang dihasilkan. Melalui aturan revisi ini, skema itu tidak ada sebab aturan ekspor-impor listrik ditiadakan.
“Memang aspek jual beli energi (ekspor impor) di PLTS Atap menjadi klausul yang diharapkan, bagi pelaku usaha PLTS Atap dan juga konsumen. Namun kebijakan itu tidak sangat dekat dengan situasi saat ini.”
Namun demikian, paparnya, kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap baiknya disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri.
Dengan adanya revisi pada Permen ESDM No. 26/2021, paparnya, langkah ini dianggap sebagai titik awal yang tepat untuk melindungi kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan energi.
Menurutnya, penggunaan PLTS Atap lebih sesuai diterapkan pada daerah-daerah yang masih kekurangan listrik. “Saya sarankan, masifikasi PLTS Atap bisa dilakukan di area yang saat ini non-oversupply.”
Selain mengenai revisi Peraturan PLTS Atap, Tulus juga memiliki perhatian pada skema power wheeling yang diwacanakan untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).
Menurutnya, penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan. “Terutama untuk penentuan tarif listrik. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai keandalan pasokan listrik bagi konsumen dari pembangkit EBT yang memiliki sifat intermiten.”
Redaksi
Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Peresmian Proyek ACCESS di Sumba: PLN Enjiniring Dukung Target Energi Terbarukan Nasional
- Senin, 02 September 2024
PLN Enjiniring Sukseskan Proyek PLTS Terpusat dalam Peresmian Proyek ACCESS di Sumba
- Minggu, 01 September 2024
Peresmian Proyek ACCESS di Sumba, PLN Enjiniring Wujudkan Akses Energi Berkelanjutan
- Senin, 02 September 2024
PLN Enjiniring Hadirkan Inovasi Teknologi Energi dalam Peresmian Proyek ACCESS di Sumba
- Minggu, 01 September 2024
Dukung Desa Terpencil, Peresmian Proyek ACCESS di Sumba PLN Enjiniring Berperan Strategis
- Senin, 02 September 2024
Terpopuler
1.
2.
3.
PLN Icon Plus Dorong PLTS Atap, Wujudkan Energi Hijau di Indonesia
- 13 September 2024
4.
5.
10 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga yang Efektif dan Praktis
- 12 September 2024