JAKARTA - Indonesia didorong mempercepat transisi energi bersih setelah krisis di Selat Hormuz akibat konflik Iran memicu lonjakan harga energi global.
Gangguan distribusi minyak dan gas dunia tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa ketergantungan pada energi fosil impor membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik internasional.
Di tengah tekanan harga minyak dan LNG yang terus meningkat, percepatan penggunaan energi terbarukan dipandang semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus memperkuat keamanan energi jangka panjang.
Policy Strategist Cerah, M. Dwiki Mahendra, menilai langkah pemerintah yang saat ini fokus mengendalikan konsumsi BBM dan mencari pasokan energi alternatif, termasuk dari Rusia, masih bersifat jangka pendek.
Menurut dia, Indonesia seharusnya memanfaatkan situasi krisis ini untuk mempercepat transformasi menuju energi bersih.
“Seharusnya pendekatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan dapat pula diterapkan lebih gencar oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong proses transisi ke energi terbarukan, terkhusus dalam situasi krisis saat ini. Melalui langkah tersebut, percepatan energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTS atap, serta elektrifikasi rumah tangga dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang harganya sangat fluktuatif,” kata Dwiki dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Menurut Dwiki, kerja sama internasional yang dijalankan Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengamanan pasokan energi, tetapi juga diarahkan pada alih teknologi energi terbarukan, pembiayaan berbunga rendah, dan penguatan industri hijau nasional.
Selain itu, forum multilateral seperti G20, ASEAN, hingga berbagai skema pendanaan iklim dinilai perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk menarik pembiayaan hijau.
Dukungan tersebut dianggap penting guna mendukung target pemerintah membangun kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
“Krisis Hormuz telah membuktikan bahwa energi fosil rentan terhadap situasi geopolitik yang membentuk ketergantung terhadap rute pasok yang stable. Kerentanan tersebut hanya dapat dijawab secara permanen oleh transisi energi,” tambah Dwiki.
Dalam laporan terbaru Komisi Transisi Energi atau Energy Transitions Commission (ETC) berjudul Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis: How Accelerating the Clean Energy Transition Builds Resilience Against Future Price Shocks, disebutkan bahwa krisis energi kali ini menunjukkan pentingnya kesiapan sistem energi alternatif di berbagai negara.
ETC memperkirakan percepatan penggunaan energi alternatif dapat memangkas permintaan minyak dan gas global lebih dari 20 persen pada 2035.
Perbedaan dampak krisis terlihat dari negara yang sudah lebih maju dalam penggunaan energi terbarukan.
Spanyol, misalnya, yang 57 persen sistem kelistrikannya berasal dari energi bersih, hanya mengalami kenaikan harga listrik sekitar USD 50 per megawatt-hour (MWh), terendah di Uni Eropa.
Sebaliknya, Singapura yang sekitar 95 persen pembangkit listriknya masih bergantung pada gas mengalami lonjakan harga hingga melampaui USD 200 per MWh.
“Krisis saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan bahan bakar fosil tidak hanya merupakan risiko iklim tetapi juga kerentanan ekonomi dan strategis. Sistem energi bersih lebih terdistribusi, lebih efisien dan kurang terpapar guncangan harga yang diciptakan oleh ketergantungan terus menerus pada bahan bakar yang diperdagangkan,” kata Co-Chair ETC, Adair Turner.
ETC mencatat, penutupan Selat Hormuz menghambat distribusi sekitar 18,4 million barel minyak per hari dan 110 miliar meter kubik LNG per hari.
Sekitar 84 persen minyak mentah dan lebih dari 80 persen LNG yang melewati jalur tersebut ditujukan untuk pasar Asia.
Akibat gangguan itu, harga minyak acuan Asia melonjak dari kisaran USD 70 per barel menjadi sekitar USD 90 hingga USD 120 per barel pada Maret.
Harga LNG juga naik tajam dari sebelumnya sekitar USD 10–12 per MMBtu menjadi lebih dari USD 25 per MMBtu.
Lonjakan harga energi tersebut berdampak langsung pada biaya transportasi, pangan, listrik rumah tangga, hingga aktivitas industri.
ETC memperkirakan apabila krisis berlangsung lebih lama, tambahan beban pengeluaran bahan bakar terhadap ekonomi global dapat mencapai USD 1–2 triliun sepanjang 2026.
“Selama beberapa dekade kami telah membangun sistem energi yang boros, tidak aman, dan mudah berubah. Tiga perempat populasi dunia bergantung pada bahan bakar yang tidak mereka kendalikan, dihargai di pasar yang tidak mereka pengaruhi, rentan terhadap guncangan yang tidak dapat mereka cegah. Pertanyaan yang menentukan sekarang adalah apakah pemerintah bertindak untuk membangun sistem yang lebih tangguh atau untuk mempertahankan sistem yang sudah rentan terhadap gangguan,” ujar Co-Chair ETC, Jules Kortenhorst.