JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara resmi mendelegasikan Azhari Idris sebagai Vice President (VP) Dukungan Bisnis.
Keputusan ini sekaligus menandai selesainya masa pengabdian selama lima tahun bagi figur asal Aceh tersebut selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul). Jabatan baru tersebut memperkokoh posisi strategis Bidang Dukungan Bisnis yang bertindak sebagai elemen krusial bagi keberhasilan SKK Migas dalam mengejar target produksi minyak dan gas bumi nasional.
Tanggung jawab pada fungsi ini terhitung sangat kompleks karena mengintegrasikan bermacam aspek teknis, sosial, hukum, hingga operasional di wilayah kerja.
Selaku Vice President Dukungan Bisnis, Azhari bakal ikut mengawal penyelesaian tugas-tugas pokok, yang mencakup manajemen rantai suplai (supply chain management) industri hulu migas, pengurusan izin, pembebasan lahan, sistem pengamanan, hingga program pengembangan masyarakat (PPM) di masing-masing area operasi.
Tidak hanya itu, sektor tersebut juga mengomandoi langsung alur koordinasi fungsi Perwakilan SKK Migas pada lima daerah utama, yang meliputi Sumbagut, Sumbagsel, Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Kalimantan Sulawesi (Kalsul), dan Papua Maluku (Pamalu).
Saat dihubungi oleh media ini melalui sambungan telepon, Azhari menyampaikan bahwa dirinya bakal segera bertolak kembali ke Jakarta dalam jangka waktu beberapa hari ke depan.
“Ini masih di Balikpapan menyelesaikan beberapa pekerjaan,” sebutnya.
Sebagaimana yang telah diketahui, Azhari Idris mengemban posisi sebagai Kepala SKK Migas Perwakilan Kalsul sejak Mei 2021 sebelum akhirnya dirotasi ke kantor pusat.
Wilayah kerja yang membawahi delapan provinsi pada dua pulau besar tersebut merupakan salah satu pilar penopang utama dalam peta kekuatan energi nasional.
Di sepanjang masa tugasnya di wilayah tersebut, Azhari berhasil mengawal aktivitas operasional yang memberikan kontribusi berkisar 43 persen dari total produksi migas nasional.
Salah satu capaian terbaiknya yaitu keberhasilan dalam memfasilitasi penemuan dua cadangan gas raksasa (giant discovery) berskala global di Selat Makassar, yang semakin memperkuat potensi energi untuk kawasan Indonesia bagian timur.
Di samping itu, dirinya dinilai aktif dalam membangun jembatan komunikasi sekaligus sinergi bersama barisan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) di area Kalsul demi meminimalkan hambatan sosial serta perizinan daerah di sekitar wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Promosi jabatan Azhari ini didasarkan pada rekam jejak serta pengalaman langsungnya di lapangan yang dinilai sangat matang.
Pada level daerah, dirinya bertransformasi menjadi salah satu tokoh sentral dalam perjalanan sejarah tata kelola migas di Aceh pasca-momen MoU Helsinki.
Azhari tercatat selaku salah satu inisiator berdirinya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada periode tahun 2016–2019, bahkan sempat dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPMA di kurun waktu 2018–2019.
Lewat kepemimpinannya saat itu, BPMA mulai menyusun basis regulasi serta pengawasan bagi setiap KKKS yang menggulirkan operasi di bawah yurisdiksi Aceh.
Sebelum meniti karier pada instansi negara seperti BP-Migas (sekarang SKK Migas) dan BPMA, Azhari Idris telah menghimpun portofolio panjang di industri swasta berskala internasional.
Ia tercatat pernah berkiprah di dua perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat yang memiliki basis operasi besar di Indonesia, yakni Unocal serta Chevron Oil and Gas Indonesia.
Perpaduan antara pengalaman global di korporasi besar dan rekam jejak kepemimpinan birokrasi di tingkat daerah dipandang menjadi modal berharga bagi Azhari dalam memegang tanggung jawab barunya selaku VP Dukungan Bisnis SKK Migas.