JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah merancang skema baru terkait pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut meliputi pembatasan pembelian bagi jenis Pertalite maupun solar subsidi atau Biosolar.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menerangkan bahwa pembatasan itu akan diberlakukan dengan merujuk pada jenis kendaraan serta kapasitas mesin atau cubic centimeter (CC) kendaraan.
Di samping itu, Kementerian ESDM sedang melaksanakan revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
"BBM Pertalite, solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan (Pertamina) Patra Niaga itu bisa kami realisasikan, kami batasi, walaupun itu masih komoditas subsidi, tapi paling tidak jenis segalanya kami batasi," ujar Satya dalam sebuah webinar pada Selasa (12/6/2026).
Satya mengatakan bahwa revisi Perpres 191/2014 masih dalam tahap pembahasan oleh pihak pemerintah.
Baginya, pembatasan yang mengacu pada jenis kendaraan serta kapasitas mesin ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi sekitar 10-15 persen dari total volume yang disalurkan.
"Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15 persen daripada volume,” kata Satya.
Tidak hanya pembatasan BBM, pemerintah juga sedang menyiapkan transformasi untuk subsidi elpiji 3 kilogram (kg), dari yang awalnya berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat.
Satya memaparkan bahwa penyaluran elpiji subsidi tersebut ke depannya akan memakai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kalau Elpiji 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang, dengan data tadi P3KE dan DTKS, itu juga ada satu penghematan," ucapnya.
Satya menambahkan bahwa strategi pengendalian subsidi ini juga akan dibarengi dengan efisiensi konsumsi melalui percepatan elektrifikasi transportasi, pengembangan transportasi publik, hingga audit energi pada industri berskala besar.
Dari sisi pasokan, pemerintah mendorong optimalisasi domestic market obligation (DMO) batu bara serta gas untuk PLN, serta peningkatan mandatori biodiesel B50 guna menekan angka impor solar.
"Jadi demand side-nya kami garap, supply side-nya kami memaksimalkan DMO batu bara dan gas untuk PLN dengan harga domestik, pemanfaatan B50 insya Allah nanti sawit kami sedikit produktivitasnya dinaikkan, dia bisa mengisi di dalam tapi juga menjaga dominasi ekspor kami, karena sawit itu menjadi komoditas yang unggulan kami,” jelas Satya.