JAKARTA – Kondisi pasar karbon di Indonesia kembali mendapat sorotan usai BRIN membeberkan fakta mengenai rendahnya angka transaksi karbon nasional.
Walaupun Indonesia memiliki hutan tropis terluas di dunia, nilai perdagangan karbon di dalam negeri dilaporkan masih berada di angka puluhan miliar rupiah.
Kini, pemerintah sedang mengakselerasi penyatuan sistem digital karbon guna menjaring minat investor internasional serta memperlebar ekosistem ekonomi hijau.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, memaparkan bahwa saat ini pasar karbon Indonesia sedang berada di tahap yang sangat menentukan.
Meski Bursa Karbon Indonesia sudah mulai berjalan sejak tahun 2023, performanya dinilai masih jauh dari potensi yang sebenarnya.
“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.
Ucapan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi besar dalam pasar karbon di tanah air.
Dengan ketersediaan jutaan hektare hutan tropis, lahan gambut, mangrove, serta status sebagai pemilik cadangan penyerap emisi terbesar di dunia, pergerakan transaksi karbon domestik justru tergolong lambat.
Padahal, pasar karbon bukan hanya soal teknis jual beli angka emisi secara digital, melainkan menjadi ruang kompetisi investasi hijau dunia yang memiliki nilai triliunan rupiah.
Negara dengan manajemen karbon yang solid akan menjadi tujuan utama bagi korporasi global yang memerlukan kredit emisi.
Indonesia terus menjadi sorotan dunia berkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua, hingga area mangrove pesisir yang memiliki nilai karbon tinggi.
Sayangnya, besarnya aset tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi nilai ekonomi yang konkret.
I Wayan Susi Dharmawan berpendapat bahwa kendala mendasar ada pada aspek kualitas data nasional serta penyatuan sistem.
Masih banyak proyek karbon yang bersandar pada data historis yang kurang kuat, sehingga menyulitkan proses verifikasi baseline emisi yang presisi.
“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.
Hambatan lainnya adalah terkait pembuktian additionality dalam proyek karbon di dalam negeri.
Para investor dunia menginginkan jaminan bahwa sebuah proyek benar-benar menciptakan pengurangan emisi tambahan, bukan sekadar pemenuhan administratif belaka.
Tanpa adanya bukti yang valid, harga kredit karbon asal Indonesia terancam dinilai rendah di kancah internasional.
Risiko yang lebih mendesak mencakup potensi pembalikan emisi serta kebocoran emisi pada proyek karbon.
Peristiwa seperti kebakaran hutan, penggundulan lahan, serta alih fungsi kawasan dapat menghancurkan reputasi proyek dalam waktu singkat.
Risiko-risiko inilah yang memicu investor global untuk lebih berhati-hati dalam memilih proyek karbon di Indonesia.
I Wayan memberikan peringatan agar pelaku usaha tidak tergesa-gesa terjun ke pasar karbon tanpa adanya kesiapan yang mendalam.
Proyek karbon menuntut kalkulasi ekonomi, dampak lingkungan, serta struktur kelembagaan yang sangat detail dan ketat.
“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.
Pemerintah pun telah memulai langkah perbaikan menyeluruh pada fondasi sistem perdagangan karbon nasional.
Lima pilar strategis sedang dirancang untuk memperkokoh proses pendaftaran, sertifikasi, hingga penyatuan perdagangan karbon.
Fokus utama kini diletakkan pada penguatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).