JAKARTA – Sejumlah pakar serta aktivis lingkungan menyatakan kekhawatiran mereka bahwa keuntungan fantastis yang diperoleh perusahaan minyak besar akibat konflik di Iran dapat menghambat proses transisi energi.
Kondisi ini dinilai memicu ekspansi industri minyak dan gas, sekaligus memperkuat pendanaan sektor tersebut untuk kepentingan lobi politik.
“Keuntungan besar [windfall] dari perang Trump akan memungkinkan raksasa minyak membangun tembok uang di sekitar kemenangan politik era Trump,” kata Lukas Shankar-Ross, wakil direktur kelompok lingkungan Friends of the Earth.
Krisis di Iran diketahui telah memicu guncangan energi yang signifikan setelah adanya serangan pada fasilitas bahan bakar fosil serta pemblokiran jalur perdagangan vital di Selat Hormuz.
Di tengah situasi tersebut, harga energi dunia melonjak drastis yang berdampak langsung pada kenaikan pendapatan perusahaan minyak.
Pada pekan lalu, ConocoPhillips melaporkan laba kuartal I-2026 mencapai US2,3miliar,ataumeningkat841,2 miliar, sementara Liberty Energy membukukan laba US$10 juta, naik 32% dari masa sebelum konflik.
Raksasa minyak lainnya, BP, menyebut kinerjanya "luar biasa" dengan laba yang meningkat lebih dari dua kali lipat pada kuartal pertama tahun ini.
Meski Chevron dan ExxonMobil sempat mencatatkan penurunan laba pada tiga bulan pertama 2026, para analis memprediksi tren tersebut akan segera berbalik dengan proyeksi kenaikan laba yang signifikan pada kuartal kedua.
Namun, di saat perusahaan-perusahaan tersebut meraup keuntungan besar, masyarakat Amerika Serikat justru tertekan oleh kenaikan harga bensin yang mencapai US$4,52 per galon pada Rabu pekan lalu.
“Alasan mengapa perusahaan minyak berkinerja sangat baik saat ini, atau setidaknya diproyeksikan akan berkinerja sangat baik dalam waktu dekat, justru karena warga AS sedang menderita,” kata Kelly Mitchell, direktur eksekutif Fieldnotes.
Menurutnya, kepentingan bisnis mereka adalah mengambil keuntungan maksimal dari setiap barel minyak di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan transportasi untuk bekerja.
Di sisi lain, Presiden Trump menganggap kenaikan harga tersebut sebagai pengorbanan kecil yang harus dibayar.
Pemerintahan saat ini dinilai lebih memprioritaskan industri yang menyokong kampanye mereka dibandingkan kepentingan publik, seperti kebijakan mengakhiri larangan ekspor gas alam cair (LNG) yang memicu kenaikan harga gas domestik.
“Jika Anda produsen minyak AS, Anda pasti sangat senang saat ini, dan jika Anda konsumen minyak AS, Anda pasti tidak,” ujar Sean Casten, anggota Kongres Demokrat.
Ia berpendapat bahwa Gedung Putih seolah mengabaikan mayoritas warga Amerika yang lebih banyak berstatus sebagai konsumen.
Lonjakan keuntungan ini dikhawatirkan akan memperkuat pengaruh politik industri fosil.
Shankar-Ross menyebutkan bahwa kebijakan Trump melalui "One Big Beautiful Bill" tahun 2025 merupakan bentuk ekspansi subsidi bahan bakar fosil terbesar.
Upaya memperbaiki kerusakan lingkungan akan menjadi lebih sulit ketika industri yang mendapatkan subsidi tersebut memiliki dana yang melimpah.
Para ekonom dari Universitas Massachusetts Amherst, Isabella Weber dan Gregor Semieniuk, juga menyoroti fenomena ini. Peningkatan arus kas memungkinkan dana lobi yang lebih besar.
Industri minyak kerap memanfaatkan situasi perang untuk menuntut izin eksplorasi tambahan dengan dalih keamanan energi nasional.
Peluang keuntungan yang tinggi di sektor fosil ini juga berisiko membuat modal mengalir menjauh dari sektor hijau.
“Itu justru bertentangan dengan apa yang kami inginkan dari perspektif mitigasi perubahan iklim, karena hal itu memperkuat industri bahan bakar fosil sebagai konstituen politik,” kata Weber.
Meskipun energi terbarukan kini mulai lebih kompetitif dan sempat melampaui produksi listrik dari gas di AS pada Maret lalu, pengaruh finansial dari industri minyak tetap menjadi tantangan besar.
Weber menyimpulkan bahwa meskipun tren saat ini mungkin tidak identik dengan krisis sebelumnya, lonjakan laba ini tetap memberikan dorongan yang masif bagi industri minyak.