Aturan Baru Trump Hambat Industri Panel Surya AS Terkait China

Senin, 11 Mei 2026 | 10:28:24 WIB
Ketidakpastian aturan subsidi China-linked membuat pembiayaan dan proyek surya AS melambat.

WASHINGTON – Kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump guna memperketat regulasi terhadap perusahaan tenaga surya yang memiliki hubungan dengan China mulai mengganggu perkembangan industri panel surya di Amerika Serikat.

Berbagai perusahaan panel surya, lembaga perbankan, hingga perusahaan asuransi menghentikan kolaborasi dengan setidaknya enam pabrik panel surya di AS yang dibangun oleh korporasi asal China. Langkah ini diambil karena adanya keraguan apakah relasi bisnis dengan China dapat memutus akses mereka terhadap subsidi energi bersih dari pemerintah AS, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Ketentuan baru ini mengancam lebih dari sepertiga kapasitas produksi panel surya domestik AS yang bersumber dari fasilitas manufaktur milik perusahaan yang terafiliasi dengan China.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari strategi Trump dalam membatasi dominasi perusahaan China di pasar domestik sekaligus mengurangi sokongan pemerintah terhadap sektor energi hijau.

 Namun, para praktisi industri berpendapat kebijakan ini bisa menjadi bumerang lantaran berisiko menghambat penyerapan tenaga kerja manufaktur dan kapasitas pembangkit listrik, di saat permintaan energi dari pusat data kecerdasan buatan (AI) tengah melonjak.

Sunrun, penyedia instalasi panel surya rumah tangga terbesar di AS, menjadi salah satu pihak yang mulai menjauhi pemasok asal China.

Besarnya ketergantungan industri AS terhadap teknologi China memperlihatkan betapa sulitnya memisahkan rantai pasok energi terbarukan dari pengaruh Beijing. 

Berdasarkan data Wood Mackenzie, China saat ini mendominasi sekitar 80% produksi peralatan surya di tingkat global.

Pemerintahan Trump sebelumnya telah mengesahkan undang-undang “One Big Beautiful Bill” pada 2025. 

Regulasi ini memangkas subsidi energi bersih dari era Presiden Joe Biden serta membatasi perusahaan asing tertentu, termasuk dari China, dalam mendapatkan insentif tersebut.

 Aturan tersebut menetapkan batas maksimal kepemilikan perusahaan China sebesar 25% pada pabrik yang mengajukan subsidi federal, serta melarang adanya “kendali efektif” dari pihak China.

Meski demikian, Departemen Keuangan AS hingga saat ini belum merilis panduan teknis yang lengkap mengenai implementasi aturan tersebut.

 Ketidakpastian ini memicu perusahaan instalasi, perbankan, dan asuransi untuk bersikap lebih waspada.

Beberapa bank besar seperti Morgan Stanley, JPMorgan Chase, dan Goldman Sachs dikabarkan mulai membatasi pembiayaan untuk proyek energi surya karena kekhawatiran bahwa kredit pajak dapat dibatalkan di masa depan. 

Perusahaan asuransi pun mulai enggan memberikan jaminan terhadap risiko hilangnya subsidi energi bersih.

Di sisi lain, beberapa perusahaan China mencoba beradaptasi dengan cara menjual sebagian saham atau melakukan restrukturisasi kepemilikan pabrik mereka di AS. 

JinkoSolar pada Jumat lalu mengumumkan pelepasan 75,1% saham unit usahanya di AS kepada perusahaan ekuitas swasta FH Capital.

 Sementara itu, Illuminate USA, yang merupakan perusahaan patungan antara LONGi dan Invenergy, dilaporkan telah memangkas kepemilikan LONGi di pabrik Ohio menjadi di bawah 25%.

Walau demikian, bayang-bayang ketidakpastian regulasi masih menghantui masa depan banyak pabrik panel surya di Amerika Serikat.

 Illuminate USA bahkan memberikan peringatan bahwa operasional mereka dan produsen panel surya lainnya di Amerika masih dalam posisi berisiko jika pemerintah tidak segera memberikan kejelasan aturan yang pasti. (DK)

Terkini