Kota Ternate, yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan pemerintahan strategis di Maluku Utara, tengah menghadapi krisis transportasi publik yang kian mengkhawatirkan. Kota ini, dengan populasi yang terus bertumbuh dan aktivitas ekonomi yang dinamis, kini dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur transportasi yang efisien dan efektif.
Penyebab Utama Krisis Transportasi
Salah satu akar masalah dari krisis transportasi di Ternate adalah keterbatasan infrastruktur yang ada. Jalan utama di kota ini menunjukkan kapasitas yang tidak memadai seiring meningkatnya jumlah kendaraan pribadi. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Perhubungan Ternate pada 2023, tingkat kepadatan lalu lintas mengalami peningkatan hingga 35% dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, mengakui bahwa proyek penyelesaian ruas jalan Melati di Kelurahan Kalumata belum dapat diselesaikan tepat waktu. "Kami terus berupaya untuk menyelesaikan perbaikan jalan ini, namun tantangan teknis di lapangan kerap menjadi penghambat," ujarnya.
Tak hanya infrastruktur, minimnya armada transportasi publik juga menjadi persoalan. Angkutan kota (angkot) yang menjadi andalan utama transportasi publik tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi armada angkot yang banyak di antaranya sudah tua juga menambah masalah, sering kali mengalami kerusakan yang mengganggu kenyamanan penumpang.
Dalam segi tata ruang, kondisi geografis Ternate yang merupakan pulau vulkanik turut menyulitkan pembangunan transportasi massal seperti bus atau kereta. Kurangnya integrasi sistem transportasi yang menghubungkan titik-titik penting seperti pasar, pelabuhan, dan kawasan perumahan semakin memperparah situasi.
Dampak Krisis Transportasi pada Kota Ternate
Krisis transportasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota. Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama bagi pekerja dan pelajar, menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga berimbas pada beban biaya yang meningkat, karena minimnya angkutan umum memaksa banyak warga beralih ke transportasi online atau kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian mereka.
Dari sisi lingkungan, polusi udara di Ternate semakin meningkat. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan kualitas udara akibat peningkatan emisi kendaraan bermotor di pusat kota.
Dampak sosial krisis transportasi ini juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, yang kesulitan mengakses transportasi publik. Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan pelayanan antarwilayah di dalam kota.
Kurangnya Regulasi Transportasi dan Upaya Solusi
Pemerintah Kota Ternate menghadapi tantangan dalam menerapkan regulasi yang efektif untuk mengatur kendaraan umum dan pribadi, termasuk penanganan parkir liar yang kerap mempersempit jalan utama. Hingga saat ini, kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi publik secara luas masih belum diimplementasikan dengan tegas.
Wiezkf, seorang pengamat transportasi lokal, menyatakan, “Krisis ini memerlukan solusi holistik yang melibatkan perencanaan kota yang lebih terintegrasi dan kebijakan yang tegas dari pemerintah.”
Sebagai langkah solusi, pemerintah diharapkan dapat berinvestasi lebih pada pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan memperbaiki sistem transportasi publik. Penyediaan insentif bagi penggunaan transportasi umum dan pengembangan jalur alternatif bisa menjadi opsi yang layak dipertimbangkan.
Krisis transportasi di Kota Ternate bukan hanya menjadi isu lokal, namun juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur di kota-kota Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektoral, harapannya kota ini dapat mengatasi krisis ini dan kembali pada jalur pertumbuhan yang positif.