Jakarta – Pemerintah mencanangkan sejumlah strategi untuk mencapai keseimbangan antara pelepasan dan penyerapan emisi gas rumah kaca alias Net Zero Emmision (NZE) 2060, salah satunya dengan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik dari kendaraan berbahan bakar minyak.
Pemerintah sendiri menargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik mengaspal di jalan pada 2030. Untuk mencapainya, sejumlah subsidi pun telah digelontorkan pemerintah untuk menekan harga electric vehicle (EV) agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan selama ini masih ada kesenjangan harga yang tinggi antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional. Untuk menutup disparitas harga tersebut, pemerintah memberikan insentif pajak dan subsidi untuk pembelian mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik.
"Indonesia menyiapkan dana US$455 juta untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik. Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran," kata Dadan, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, pada Selasa (12/11).
Jurus lain yang digencarkan pemerintah adalah pemberian insentif fiskal dan pengurangan pajak, baik untuk konsumen maupun produsen. Tujuannya untuk menurunkan biaya pembelian kendaraan listrik, sekaligus merangsang investasi di sektor otomotif listrik.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan sejumlah beleid yang mengatur pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini membuat mobil listrik bisa dikenakan tarif PPN 0-5 persen, sementara mobil BBM bisa dikenakan tarif PPN hingga 10 persen. Contoh kebijakan fiskal lainnya adalah penghapusan bea masuk untuk komponen kendaraan listrik.
Pemerintah juga terus mengembangkan infrastruktur pengisian daya EV. Sebab, tanpa jaringan pengisian ulang kendaraan listrik yang masif dan mudah diakses, masyarakat akan ragu beralih ke kendaraan hijau.
Menurut data Kementerian ESDM, dibutuhkan 32 ribu unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga 2030. Pembangunan SPKLU ini pun digenjot lewat kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pihak swasta.
Untuk merangsang penyebarannya, pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya. Bentuknya berupa pengurangan pajak dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang ingin membangun dan mengoperasikan SPKLU.
Kementerian ESDM juga menyebut ketersediaan pengisi daya di rumah sama pentingnya dengan SPKLU. PT PLN pun menawarkan insentif, seperti harga khusus untuk peningkatan sistem kelistrikan dan potongan tarif untuk pengisian daya semalaman.
Tak ketinggalan, pemerintah juga mendukung produksi baterai nasional. Dengan kondisi Indonesia yang melimpang cadangan nikelnya, yang merupakan salah satu bahan utama dalam produksi baterai lithium-ion (Li-ion), pemerintah mendorong industri baterai nasional yang terintegrasi.
Ini mencakup proses penambangan nikel hingga produksi baterai. Pengembangan industri baterai ini juga diharapkan dapat menurunkan harga baterai kendaraan listrik di masa depan.
Lewat rangkaian kebijakan itu, penjualan EV pun tercatat mengalami peningkatan. Mengutip data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisipara) per 12 November 2024, jumlah kendaraan yang diterima masyarakat sepanjang 2024 mencapai 60.693 unit.
Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor listrik 2023 mencapai 54.737 unit.
Data positif serupa datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencatat penjualan mobil listrik wholesales pada Januari-Agustus 2024 mencapai 23.045 unit. Mengutip Kementerian Perindustrian, angka penjualan mobil listrik wholesales pada periode tersebut mengalami kenaikan 177,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 8.310 unit.
Sejumlah produsen EV mengakui bahwa sederet kebijakan pemerintah itu berpengaruh pada deret kebijakan itu berpengaruh positif pada harga jual produknya.
Wuling Motors, misalnya, mengungkapkan penurunan harga signifikan dari salah satu produknya, BinguoEV. Karena mengantongi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 47,5 persen, BinguoEV mendapat insentif PPN. Jika sebelumnya, BinguoEV Long Range AC DC harga OTR di Jakarta mencapai Rp 358 juta, dengan adanya insentif PPN, satu unit BinguoEV Long Range AC DC bisa mengaspal dengan harga Rp326 Jutaan.
Kondisi serupa dinikmati pula oleh pabrikan motor listrik ALVA. Dengan kandungan TKDN 43 persen untuk motor listrik ALVA CERVO dan 44 persen untuk ALVA ONE, masyarakat dapat memperoleh subsidi dari pemerintah sebear Rp 7 juta untuk setiap pembelian unitnya.
Dukungan atas komitmen pemerintah untuk mengebut transisi energi bersih juga datang dari berbagai pihak. PT PLN (Persero) misalnya, bersama Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar Electricity Connect 2024 bertajuk ‘Go Beyond Power Energizing The Future’. Acara ini diselenggarakan dengan harapan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, khususnya industri kendaraan listrik di kawasan ASEAN.
Kegiatan Electricity Connect 2024 ini nantinya akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada 20-22 November mendatang. Acara ini rencananya akan dihadiri lebih dari 500 exhibitor dan 15.000 pengunjung dari berbagai profesi yang tentunya berfokus pada bidang ketenagalistrikan.
Ajang ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan dan pelaku industri ketenagalistrikan untuk tidak hanya bertukar informasi mengenai teknologi energi bersih saja, namun juga berbagi wawasan mengenai smart grid, hingga memperkuat kolaborasi global untuk mencapai transisi energi menuju NZE pada 2060.