JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menggenjot nilai tambah ekonomi dengan hilirasi sektor tambang terus dioptimalkan. Kementerian ESDM pun bergegas melakukan pembenahan tata kelola dan regulasi untuk memudahkan jalan bagi perusahaan yang dapat melakukan penghiliran.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengejar realisasi penghiliran komoditas seperti timah, bauksit, dan tembaga. Ia menyebut penghiliran komoditas selain nikel ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%.
“Nantinya, investor asing yang ingin melakukan penghiliran di dalam negeri harus menggandeng perusahaan domestik,” kata dia. Sehingga, industri nasional juga mendapat manfaat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Dari sisi pendapatan, lonjakan ekspor nikel berkat hilirisasi telah mengantarkan nilai ekspor mineral ini menembus angka US$30 miliar pada tahun lalu, menjadikan Indonesia salah satu eksportir nikel terbesar di dunia.
Sesuai data, investasi pembangunan pabrik pengolahan mineral diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya smelter yang beroperasi. Pada 2024 ini, terdapat 16 smelter yang ditargetkan dapat beroperasi, 7 unit smelter nikel, 7 unit smelter bauksit, 1 unit smelter tembaga, dan 1 unit smelter besi.
Pada periode yang sama, realisasi investasi di sektor mineral mencapai Rp250 triliun, naik signifikan dari angka Rp150 triliun pada 2022. Peningkatan investasi ini diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan kebijakan penghiliran nikel membuat Indonesia untung besar. Ekspor nikel pada 2015 yang hanya senilai Rp45 triliun, melejit pada 2023 menjadi Rp520 triliun. Meski demikian, Ia juga menegaskan soal pentingnya penghiliran yang tidak hanya mengandalkan sektor nikel, tetapi juga harus merambah ke komoditas lainnya seperti bauksit dan tembaga.
Keuntungan yang diperoleh dari hilirisasi ini, tidak hanya diraih oleh negara atau perusahaan, namun juga masyarakat. Misalnya, dari kontribusi penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor mineral dan batu bara terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada 2020, Indonesia meraup Rp34,70 triliun, dan meroket pada 2023 dengan angka Rp113,50 triliun.
“Pekan depan ada dua smelter yang akan diresmikan, yaitu smelter milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik,” ujar Presiden Jokowi di Surakarta, Kamis (21/9).
Smelter yang akan diresmikan tersebut melengkapi daftar panjang smelter yang telah dioperasikan di dalam negeri. Smelter milik Amman Mineral di Sumbawa Barat akan memproses nikel, sementara Freeport Indonesia juga terus melanjutkan pembangunan smelter tembaga di Gresik yang diharapkan rampung pada akhir 2024.
Smelter Freeport di Gresik akan menjadi smelter tembaga terbesar di dunia dengan kapasitas produksi mencapai 1,7 juta ton konsentrat dan produksi 600.000 ton katoda tembaga. Sedangkan smelter milik Amman akan memiliki kapasitas input terpadsang 900.000 ton konstentrat per tahun, yang berasal dari produksi tambang perseroan.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, mengatakan pemerintah harus melengkapi rantai pasok di dalam negeri agar sumber daya mineral benar-benar berhasil menjadi produk akhir yang dapat bersaing di pasar global.
“Penguatan sumber daya manusia di wilayah yang selama ini menjadi pusat penghiliran, juga perlu diperhatikan, agar tepat sasaran dengan kebutuhannya. Melalui cara tersebut, maka penghiliran sektor mineral akan benar-benar dirasakan semua pihak,” tutup dia.