JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) terus memaksimalkan penggunaan biomassa sebagai pengganti batubara dalam bahan bakar PLTU (cofiring). Dalam upaya tersebut, PLN Indonesia Power juga fokus pada peningkatan pasokan biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE) dan menjalin kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menekankan peran aktif Kemenko Marves dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar pada PLTU. Langkah ini diumumkan pada acara COP 28 di Dubai bulan Desember lalu, menegaskan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengalihkan industri dari batu bara ke sumber energi terbarukan.
Pemanfaatan biomassa dari kayu dalam transisi energi perlu didukung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diseminasi informasi, advokasi kebijakan, serta pembentukan standar produk biomassa yang berkelanjutan.
PLN Indonesia Power, sebagai bagian dari PLN yang melaksanakan cofiring, telah mengembangkan rantai pasok biomassa berbasis kayu dengan berbagai kerja sama, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan penanaman HTE.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa kerja sama dengan stakeholder telah dilakukan untuk mengembangkan rantai pasokan biomassa, termasuk melalui penanaman Hutan Tanaman Energi (HTE) dengan petani lokal di Banten dan Kabupaten Cilacap.
Hanafi Nur Rifai, Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, menyatakan bahwa PLN IP telah menerapkan cofiring pada 18 unit PLTU dan sedang menyiapkan peningkatan cofiring dengan melakukan uji coba 100% pada 4 unit PLTU. PLN Indonesia Power juga terus menyiapkan infrastruktur untuk mendukung program cofiring, termasuk melalui pengembangan HTE untuk memastikan ketersediaan biomassa sebagai bahan bakar.