JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) telah menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemerintah dalam upaya menurunkan emisi dan mempercepat transisi energi, dengan memanfaatkan perdagangan karbon. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa PLN IP berencana meningkatkan penjualannya menjadi dua kali lipat dalam beberapa tahun ke depan dibandingkan dengan tahun 2023.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa perdagangan karbon merupakan inovasi bisnis yang dapat membantu mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. PLN Indonesia Power telah menerapkan perdagangan karbon ini, dengan mendapatkan verifikasi nilai emisi Gas Rumah Kaca dari Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang independen dan terakreditasi oleh Sucofindo, untuk sejumlah Unit Pembangkit PLN IP.
Menurut Edwin, perdagangan karbon bukan hanya sebagai pengembangan bisnis tambahan di luar penjualan kilowatt-hour (KWh), tetapi juga sebagai cara untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun 2023, PLN Indonesia Power berhasil mencapai perdagangan karbon sebanyak 2.428.203 ton CO2, dan mereka berencana untuk meningkatkannya dua kali lipat pada tahun-tahun mendatang.
Disebutkan juga bahwa pada tahun 2023, 10 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN Indonesia Power telah berkontribusi dalam perdagangan karbon, dengan PLTU Suralaya menjadi penyumbang terbesar sekitar 1,5 juta ton CO2. Capaian dan target perdagangan karbon ini diharapkan dapat membantu Pemerintah mencapai Target Kontribusi Nasional (NDC) pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.
Edwin menutup dengan menyatakan bahwa melalui perdagangan karbon, PLN Indonesia Power berkontribusi dalam mengurangi laju perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, yang sejalan dengan upaya pemerintah. PLN Indonesia Power juga berkomitmen untuk terus meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara nasional melalui kolaborasi dengan pihak lain dan membuka peluang kerjasama dalam perdagangan karbon.